Hak Moral? Kok Tiba-tiba Masuk ke Informasi Manajemen Hak Pencipta?

Hukum bagi awam pada umumnya, karena ketidaktahuan atau kurang pengetahuan mereka, dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Di dalam Negara berkembang seperti Negara Republik Indonesia ini, diharapkan warga negaranya tahu hukum dan hak kewajibannya secara sederhana.” ~ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH

IMG_2495.JPG

Ucapan ‘Prof. Dikno’ (begitu saya biasa menyebut beliau pada saat masih kuliah di MHGUM dulu) selalu terngiang dan membekas dalam ingatan saya hingga hari ini. Saya masih ingat saat pertama kali saya mengikuti mata kuliah di kelas beliau, dengan mata kuliah “Teori Hukum” dan saat mendengar kalimat itu hati saya langsung terketuk dan saya langsung jatuh cinta dengan pemikirannya! Pemikiran beliau ini pulalah yang kemudian memacu saya untuk menerbitkan buku kumpulan cerita hukum Good Lawyer 1 dan 2. Saya ingin masyarakat tahu hukum dengan cara yang sederhana seperti yang beliau bilang.

Lalu, pada saat saya mengikuti kursus sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesian Intellectual Property Academy of University of Indonesia, tanpa diduga, saya bertemu lagi dengan seorang Professor yang membuat saya jatuh cinta lagi dengan cara beliau membuat hukum menjadi terang benderang ketika dijelaskan kepada masyarakat awam hukum, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

Bagi saya, mereka adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat tak perlu rumit untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat awam. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi lebih mudah dimengerti oleh orang awam tanpa mengurangi makna dari sesuatu yang harus disampaikan.

Pertanyaan yang juga masih terus berseliweran dalam kepala saya adalah “Apakah memang bahasa hukum atau bahasa Undang-undang harus dibuat supaya orang sulit memahaminya?”

Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Di dalam undang-undang tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri sungguh-sungguh dihukum, tetapi siapa yang mencuri harus dihukum. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang isinya di satu pihak adalah hak, sedang di pihak lain adalah kewajiban. [1]

Bicara soal hak, saya tertarik pada hal baru lain yang dimunculkan dalam RUU Hak Cipta yang baru disahkan. Kalau anda orang awam, jika membaca pasal yang saya kutip di bawah ini, informasi apa kira-kira yang anda serap?

—–
Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua
Hak Moral
Pasal 5
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6
Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:
a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7
(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; danb. kode informasi dan kode akses.
(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. nomor; dan
f. kode informasi.
(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

—–

Saya menyerap ada informasi mengenai Hak Moral yang dihubungkan dengan Informasi Manajemen Hak Cipta. Lalu pertanyaan berikutnya, “Bagaimana cara memiliki Informasi Manajemen Hak Cipta dan/atau Informasi Elektronik Hak Cipta tersebut?”

Mengingat Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, maka kalau Ciptaannya berbentuk buku, lagu, drama, wayang, atau lukisan, bagaimana cara Pencipta memiliki Informasi Manajemen Hak Cipta dan/atau Informasi Elektronik Hak Cipta?

Ciptaan yang saya sebut tadi ada Hak Moralnya juga kan?

Apakah anda terbayang melakukan metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan masang kode informasi dan kode akses pada sebuah lukisan? Kode informasi apa? Kode akses apa? Metode apa?

Lagi-lagi saya bertanya sendiri, “Apakah bahasa hukum atau bahasa Undang-undang memang harus sulit dipahami awam? Bukankah setiap warga negara dianggap tahu akan hukum?”

…………………………gunting di sini ……….… eh, tarik nafas di sini dulu deng hehehe….

Daripada emosi kan bacanya, mendingan tarik nafas dulu! :)))

Ya, saya paham memang bahwa Informasi Manajemen Hak Cipta itu berasal dari istilah Rights Management Information.

Dalam Article 12 Obligations concerning Rights Management Information WIPO Copyright Treaty disebutkan sebagai berikut :
(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Definisi ini ada di dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).
Pasal 25
Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi.

Yang lucu adalah, dalam Penjelasan Pasal 25 ada aturan yang berbunyi sebagaimana tertulis di bawah ini, padahal sesungguhnya menurut ilmu perundang-undangan, isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

“Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.”

Di mana Pasal 25 UUHC sendiri berbunyi :
Pasal 25
(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

(Di bagian Penjelasan boleh diubah asal ada izin dari pemegang hak)

…………………………tarik nafas dulu…………………………….hehehe………………….

*fiuh… berat ini… pasti yang baca pada males deh… Eh, susah ya ternyata bikin sesuatu yang rumit jadi sederhana… hahahaaa!!

Anyway, intinya sih saya cuma mau bilang, saya setuju bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat pada Pencipta dan harus dilindungi, tapi saya tidak setuju sejak masih dari UUHC sampai pada RUU Hak Cipta yang baru disahkan ini, kalau pengaturan mengenai Informasi Manajemen Hak Pencipta dijadikan satu dengan Hak Moral sehingga membingungkan yang membaca Undang-undang.

Sedangkan dalam WIPO Copyright Treaty itu sendiri, para perancang konvensi tidak ‘ujug-ujug’ bicara soal ‘Moral Rights’ lalu masuk kepada ‘Rights Management Information’, melainkan mereka bicara soal ‘Obligations concerning Technological Measures’ pada Article 11.
Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Jadi, intinya lagi, dari semua penjelasan panjang yang juga mungkin membingungkan banyak orang sehingga yang bikin RUU Hak Cipta juga bingung sehingga main ‘cemplung’ dan ‘modifikasi’ pasal dari konvensi internasional adalah “Informasi Manajemen Hak Pencipta” itu khusus untuk Ciptaan berbentuk DIGITAL yang fungsinya untuk menjaga informasi atas ciptaan digital tersebut, bukan untuk semua jenis ciptaan! Dan sekali lagi, rasanya tidak tepat jika penempatannya disatukan dengan Hak Moral tanpa menyebut tentang ‘ukuran perlindungan teknologi’ dan ‘Ciptaan berbentuk Digital’.

*Duh, semoga kebawelan gue nggak bikin gue diomelin sama Dirjen HKI yang udah jadi ‘anak mall’ saking repotnya bikin RUU Hak Cipta ini deh! *hihi…

[1] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, h. 5

Leave a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>